KALABAHI, metroalor.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Alor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Alor yang berlangsung panas, Selasa (27/01/2026) tentang kinerja BPBD yang dinilai lamban dalam mengeksekusi proyek strategis serta minim transparansi pengadaan fasilitas operasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Alor, Deny Padabang, pertanyakan kejelasan pembangunan tiga jembatan vital, yakni Jembatan Pido, Jembatan Kalunan, dan Jembatan Nule, yang bersumber dari dana pemerintah pusat, tahun anggaran 2025 namun sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda realisasi di lapangan.
Padahal untuk koordinasi dan pendampingan tim saja BPBD sudah menghabiskan hampir Rp1 miliar, Uang rakyat keluar, tapi proyeknya nol besar,” tegas Deny di hadapan ruang rapat yang dihadiri Sekretaris BPBD Alor.
Selain itu pengadaan kendaraan operasional BPBD yang diakomodir dalam APBD tahun anggaran 2025 namun yang hingga kini belum terealisasi.
Sementara anggota DPRD dari fraksi partai demokrat, Yupiter Moulobang, pertanyakan komitmen BPBD tentang anggran yang sudah ditetapkan .
Kita sudah sepakat anggarkan kendaraan operasional supaya penanganan bencana lebih cepat, tapi kendaraannya mana?
Sementara Sekretaris BPBD Kabupaten Alor, Muhammad Fahmi, SE., M.A.P., menjelaskan bahwa tertundanya pembangunan jembatan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran pembangunan jembatan di Alor pada tahun 2025 terpaksa dialihkan sementara untuk penanganan bencana skala besar di wilayah Aceh dan Sumatera.
“Dana tersebut dialihkan untuk penanganan darurat. Namun proyek jembatan di Alor sudah dijadwalkan ulang dan masuk dalam skema tahun anggaran 2026,” jelas Fahmi.
Terkait mobil operasional bantuan dari BNPB yang belum tiba di Alor, Fahmi menyebutkan BPBD masih melakukan pembenahan administrasi internal, termasuk pelunasan pajak dan perbaikan kendaraan yang ada.
“Kami harus menunjukkan bahwa daerah mampu mengelola aset negara dengan baik. Jika administrasi dan perawatan kendaraan lama bermasalah, bantuan kendaraan baru tidak akan diturunkan oleh pusat,” tegasnya.
Sementara itu,ditempat terpisah Kepala Satlak BPBD Kabupaten Alor, Obeth Bolang, S.Sos., M.Ap., saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa anggaran perencanaan pembangunan kembali tiga jembatan pasca Siklon Seroja 2021 telah dialokasikan oleh Pemda Alor sebesar lebih dari Rp200 juta.
Menurut Obeth, seluruh dokumen perencanaan telah diproses hingga ke BNPB dan saat ini sudah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk penganggaran pembangunan fisik.
Ia menjelaskan, survei teknis telah dilakukan bersama Politeknik Kupang, termasuk boring test, asistensi teknis, serta pembahasan dua kali di Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Kupang, lengkap dengan administrasi dari Pemerintah Provinsi NTT.
“Semua persyaratan sudah dipenuhi, telah direview APIP, dan sekarang tinggal menunggu proses anggaran di Kementerian Keuangan. Itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Obeth.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Alor telah beberapa kali melakukan koordinasi langsung ke BNPB dan mengetahui proses serta perkembangan pembangunan tiga jembatan tersebut.***
