KALABAHI, metroalor.com – Ketua DPRD Alor ,Paulus Brikmar mengklarifikasi isu yang beredar soal 15 orang anggota DPRD yang akan menjenguk Bupati Alor di salah satu rumah sakit di jakarta dan soal sidang paripurna yang digelar pada Sabtu ,30 Agustus 2025.
Kepada Wartawan pada 30/8/25 malam di rumah jabatan ketua DPRD Alor , Buce (nama sapaan Paulus Brikmar) , Membantah semua Isu yang beredar dimasyarakat khususnya di sosial media( sosmed) bahwa rapat yang di gelar tadi pagi untuk membahas kenaikan gaji dan tunjangan DPRD, berkenan dengan isu nasional yang sementara lagi trend.
Padahal , rapat yang digelar pada Sabtu tadi, adalah rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman tentang KUA PPS, bukan tunjangan gaji DPRD .
” Saya rasa teman-teman media juga tadi mengikuti sidang paripurna tadi (jumad pagi red) hingga selesai dan tidak ada pembahasan soal kenaikan gaji dan tunjangan , sehingga saya luruskan bahwa isu-isu tersebut tidak benar dan tidak perlu diperpanjang”, tandasnya.
Sementara terkait dengan isu keberangkatan 15 orang DPRD ke Jakarta untuk jenguk bupati dengan anggaran sekitar 400 juta lebih, itu juga tidak benar .
Sebenarnya ,terang Buce,waktu sidang paripurna dengan pemerintah yang dihadiri wakil Bupati disepakati untuk mendelegasikan beberapa anggota DPRD untuk ke jakarta, cuma bukan 15 orang tapi sekitar lima orang yakni salah satu pimpinan DPRD, ketua-ketua komisi dan sekwan, dengan tujuan, setelah menjenguk Bupati dan berkonsultasi dengan Menteri dalam negeri(Mendagri) terkait instansi yang punya tugas pokok(tupoksi) dalam proses penangan medis Bupati .
Karena selama ini DPRD cuma melihat dan mendengar perkembangan kesehatan Bupati melalui media dan cerita orang . Oleh sebab itu , dewan juga sebagai mitra pemerintah ingin langsung melihat dan memastikan perkembangan kondisi kesehatan Bupati .
Sedangkan konsultasi ke Mendagri, lanjut Buce, terkait dengan proses penanganan awal perawatan bupati . Karena faktanya yang kita lihat ada kekeliruan proses penanganan dari awal . Yang dimaksud kekeliruan dari anggota legislatif, adalah dari instansi yang harus menangani proses media adalah dinas kesehatan . Namun faktanya yang kita tau bersama, yang sementara mengawal dan menangani adalah direktur RSUD.
” Mungkin karena panik dan sebagainya sehingga keluarga minta direktur RSUD untuk menanganinya pada proses awal dan semuanya berjalan dengan baik “, tandas Buce .
Soalnya, Konsekwensinya adalah ada sejumlah anggaran APBD yang di akomodir dalam perawatan medis kepada Bupati. Oleh sebab itu kita konsultasikan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.
Soal anggaran yang sudah disiapkan untuk perawatan medis Bupati sebesar 1,50 Milyar tapi belum digunakan semuanya . Setelah saya berkordinasi dengan sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah(TAPD) bahwa, dana tersebut masih tersimpan ,yang digunakan awal adalah Bantuan tak terduga(BTT) . Jadi satu milyar lebih merupakan akumulasi dari semua biaya itu. Namun yang sudah digunakan adalah pos BTT itu, ungkap Buce .
” Saya barusan dengar dari adik-adik OKP akan gelar demo pada hari Rabu atau kamis untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sebagai ketua DPRD saya selalu intens berkomunikasi dengan mereka. Saya juga minta pada adik-adik OKP agar tidak terprovokasi dengan isu-isu karena ,kita ini daerah kecil, APBD juga kecil ,sehingga menyalurkan aspirasi dengan baik dan tertib agar bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah dan DPRD “, tambah Buce .***
