Bakal Calon Kepala Desa Pailelang Ajukan Keberatan Ke BPMD Alor

PAILELANG, metroalor.com- Salah satu bakal calon kepala desa antar waktu Desa Pailelang, Yonatan W. Kallau ajukan surat pengaduan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor terkait hasil seleksi administrasi yang dinilai tidak adil.
Demikian,Natan kepada media ini ketika ditemui di kediamannya di RT.07/RW.04 Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD) Kabupaten Alor-NTT, Rabu, 21/08/2024.

Natan demikian sapaannya, menegaskan keberatannya telah tertuang dalam surat pengaduannya, atas ketidakpuasan dirinya dengan keputusan panitia pencalonan yang gugurkan namanya dengan alasan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Nama saya digugurkan oleh panitia seleksi pencalonan itu diikuti dua persyaratan yang ditetapkan yakni, Surat keterangan tidak pernah terpindana dari Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi dan Surat Keterangan (SK) tidak sedang dicabut hak pilih,”ujarnya

Jadi, kata Natan , dua persyaratan itu dibawah ke PN Kalabahi untuk di cek melalui aplikasi, dan itu berlaku bagi siapapun yang maju mencalonkan diri baik itu Presiden, Gubernur, Bupati dan Kepala Desa.

Ia menceritakan berkaitan dua dokumen itu sesuai registrasi aplikasi PN Kalabahi menyatakan nama saya perna menjalani hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dengan nomor perkara dengan pasalnya jelas oleh PN Kupang yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam redaksi surat keterangan PN itu sebagai bukti syarat administrasi untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa persiapan Desa Pailelang, sementata Surat Keterangan yang sama tersebut, telah digunakan oleh orang s bagai persyaratan maju sebagai Kepala daerah dan anggota DPRD Kabupaten Alor, tambah Jemi.
Selain itu juga surat keterangan yang dikeluarkan PN Kalabahi, yang bersangkutan hak politik
saya tidak di cabut.

Namun, anehnya dua surat keterangan yang di keluarkan oleh PN Kalabahi, Kabupaten Alor-NTT, sebagai kelengkapan administrasi untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pailelang itu tidak diakui keabsahan oleh panitia penyelenggara desa bersangkutan, ungkapnya.

Beberapa poin pengaduan yang diajukan yakni Pertama: tidak puas panitia menggugurkan namanya dengan alasan berkasnya dan syaratnya pencalonan yang masih kurang surat keterangan dari pengadilan negeri ,
Kedua: Masalah Legalitas Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi dipermasalahkan karena tidak memiliki QR code atau barcode, serta dianggap tidak memenuhi syarat yang seharusnya., Ketiga: Persoalan Redaksi Surat Keterangan Terdapat ketidaksesuaian dalam redaksi surat keterangan mengenai status terpidana yang dinilai tidak akurat, dan terakhir, di duga ada tidak adil panitia dalam Seleksi Bakal calon, karena ada bakal calon lain yang menurutnya tidak memenuhi syarat tetapi tetap diterima.

Adapun berita acara penetapan panitia/pencalonan dan BPD Desa Pailelang bakal calon menjadi calon tetap kepala desa antar waktu Desa Pailelang Nomor: 003/PPKDAW/DP/VIII/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, dinyatakan Yonatan W. Kallau, tidak lolos seleksi persyaratan administrasi. Hal tersebut telah saya lanyangkan surat pengaduan atas penetapan calon kepala desa antar waktu Desa Pailelang kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor.

Karena itu Ia minta agar Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor menunda seluruh tahapan lanjutan pencalonan kepala desa antar waktu hingga ada kepastian yang adil atas hasil seleksi administrasi. Selain itu, Dia juga meminta agar berita acara penetapan calon kepala desa antar waktu yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2024 dibatalkan dan ditinjau kembali untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, tuturnya.

Pengaduan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi seluruh bakal calon, serta memastikan proses pemilihan kepala desa antar waktu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(wanka).