KALABAHI, metroalor.com -Diduga pengelolaan dana bantuan operasion sekolah (Bos) sebesar 800 juta pertahun dari SMK Negeri 4 Kalabahi tidak transparan, baik kepada guru-guru atau komite diantaranya, pekerjaan rehabilitasi perpustakaan.
Selain itu, dana siswa penerima Program Indonesi Pintar (PIP) di dipotong oleh pihak tertentu.
Demikian diungkapkan salah satu pendukung sekolah yang juga sebagai Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ditemui dua p kan lalu. Menurut sumber tersebut, diduga kepala sekolah dan bendahara terlibat dalam pengelolaan dana BOS dan PIP bahkan untuk pinjamkan pada oknum guru di sekolah tersebut .
Padahal, Permendikbud no 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS, pada pasal 2 huruf e, pengelolaan dana BOS menggunakan prinsip transparan, artinya dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan pendidikan.
Karena itu, pendukung sekolah ini mi ta agar segerah diaudit ulang soal pengelolaan dana BOS dan PIP.
Praktik ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 .
Ironisnya dana PIP untuk siswa diduga di “sunat” oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya.
Dana komite yang dipinjam oleh kepala sekolah(Kepsek) serta beberapa guru telah disampaikan dalam rapat bersama ketua komite dan pendukung sekolah.
Sebenarnya, dana PIP disalurkan langsung ke rekening siswa Namaun di sekolah tersebut , diambil oleh pihak sekolah secara kolektif baru dibagikan pada siswa dengan potongan 50 ribu per siswa untuk administrasi, untuk melunasi dana komite yang disalahgunakan itu.
Ketua Komite sekolah SMK Negeri 4 Kalabahi A. Malaum, yang di konfirmasi media via ponselnya paa 30/09/2024, membenarkan dana komite dipinjam oleh kepsek dan guru-guru , namun hal itu sudah di sepakati dalam rapat komite dengan pendukung sekolah/orang tua murid.
Karena kebutuhan sekolah mendadak, ketika itu pihak sekolah mau konsultasi ke propinsi Demi keselamatan anak-anak terpaksa saya menandatangani permintaan pinjaman lima juta, ungkap Malaum.
Sementara untuk dana BOS, Dia mengakui dikelola oleh pihak sekolah secara tertutup.
Seyogyanya, sebagai ketua komite harus mengetahui juga, berapa besar anggarannya dan rencana kerjanya.
“inikan tidak dibicarakan secara terbuka dengan komite, jadi saya juga heran.kenapa mereka kerja tidak transparan, satu murid dapat berapa saya sendiri tidak tau jumlah uangnya. Akibat sempat terjadi aksi protes dari para guru terhadap pimpinannya sendiri,” ujarnya.
Soal pemeriksaan(audit) Suah di dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Irda) tentang pengelolaan administrasi keuangan negara tersebut, tambah Malaun
Sementara kepala Sekolah SMK Negeri 4, Yustinus R.Buling,S.Pd., ketika dikonfirmasi media pada 30/09/2024, membantah semua informasi yang di dapat media itu tidak benar, karena semua kegiatan kami jalankan sesuai petunjuk dan mekanisme yang berlaku.
“Kami kerja secara transparan bahkan informasi terkait penggunaan anggaran dana BOS sekolah dan Komite kami buat papan informasi yang ditempel di sekolah,”tndasnya.
Terkait rehab gedung perpustakaan sekolah itu tidak ada sama sekali, tidak ada pekerjaan rehabilitasi sampai saat ini, jadi informasi itu tidak betul, kata Yustinus.
Untuk dana BOS, dikelola berdasarkan jumlah siswa jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan karena dana tersebut habis terpakai.
Ketika disinggung berapa besar anggaran dana BOS yang disalurkan setiap tahun sejak tahun 2016 sampai saat ini, Kepsek tersebut enggan memberikan rinciannya.(wanka).
