KALABAHI, metroalor.com — Kondisi Ruas jalan Tulta–Aloindonu yang melintasi tiga desa yakni , Desa Alila, Desa Alila Timur, dan Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut (Abal) Kabupaten Alor, hingga kini masih memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar tersebut belum mendapat penanganan permanen dari pemerintah daerah kabupaten Alor.
Akibatnya, masyarakat setempat bersama pemuda desa terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya. Dengan keterbatasan dana dan peralatan, warga bergotong royong memperbaiki sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan, agar tetap dapat dilalui kendaraan.
Koordinator kegiatan swadaya masyarakat, Zubair Syahbudin, kepada metroalor.com, pada Minggu,11/02/2026, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena kondisi jalan sudah terlalu lama dibiarkan tanpa ada perhatian dan perbaikan yang memadai.
“Kami bergerak bukan karena ingin mengambil peran pemerintah, tetapi karena jalan tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau menunggu, perbaikan dari Pemkab Alor ,dampaknya makin besar,” ujar Zubair.
Menurutnya, gotong royong yang dilakukan warga tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari perencanaan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Kerusakan jalan poros Tulta–Aloindonu berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, serta risiko kecelakaan bagi pengguna jalan masih tinggi. Selain itu, akses menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi tidak optimal, terutama bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.
Zubair menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam perbaikan jalan seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian sekaligus sinyal darurat kepada pemerintah daerah, bukan sebagai pembenaran atas lambannya penanganan.
“Swadaya ini sifatnya sementara. Pemerintah harus secepatnya hadir dengan solusi yang permanen dan terencana,” tegasnya.
Ia juga berharap adanya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah terkait status dan rencana penanganan jalan poros Tulta–Aloindonu. Kepastian program dan waktu pelaksanaan dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Lebih lanjut, Zubair menilai pembangunan infrastruktur yang berkeadilan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses.
Jalan yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pemerintah daerah harus melihat ini sebagai prioritas, pungkasnya.***
