OPD Yang Tangani Rumah Bencana Jangan Tidur .

Kalabahi, metroalor.com Organisasi pemerintah daerah( OPD) yang menangani bantuan perumahan kepada masyarakat akibat badai Seroja pada April 2021 lalu “jangan tidur” tapi mulai proses dan tangani dana 54 Milyar bantuan pemerintah pusat. Agar dana  tersebut bisa terserap semua dalam kegiatan pada akhir tahun anggaran 2022.
Demikian diungkapkan Bupati Alor, Drs, Amin Djobo, M.AP, ketika berbicara kepada wartawan diruang kerjanya pada 25/5/22.
Menurutnya,kita sudah berada ditengah semester 2022, tapi dana  sebesar Rp. 54 Milyar untuk penanggulangan pembangunan perumahan warga yang terdampak badai  Seroja belum di proses. Jadi Ia ingatkan perlu kerja keras untuk melakukan proses agar pihak ketiga mulai mengerjakannya. Untuk dana  operasional melalui APBD pemerintah Alor telah mengalokasikan dana sebesar 600 juta dari pagu 800 juta. “Dana Operasional 800 juta yang diminta setelah penetapan APBD sehingga pemerintah melalui  penyempurnaan APBD 2022 menetapkan 600 juta.  karena itu  kita berharap kegiatan yang didanai Rp 54  Milyar ini sudah bisa berjalan”,tandasnya. 
Bupati dua priode menjelaskan,  korban yang dibantu dengan dana sebesar Rp. 54  milyar yakni,  warga yang rumahnya rusak berat dibantu Rp. 50 Juta dalam bentuk rumah,  Sedangkan warga yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan untuk rehabilitasi rumahnya. 
“karena kalau kita kasih uang terus mereka  tidak pakai buat rumah lalu  ada pemeriksaan  pasti pemerintah daerah yang kena dampak hukumnya”, tandas Djobo.  
Salah satu kendala yang dihadapi yakni ada pada pejabat pembuat komitmen (PPK).   “PPK perumahan itukan Jery Makena, Dia terlalu lambat proses.Padahal uangnya sudah masuk di alor dari Desember 2021″, tandas Djobo. 
Mantan kepala Bappeda juga menuturkan, awal bulan Juni ada kunjungan Ketua DPD RI beserta rombongan ke Alor, setelah dari kabupaten Ende .untuk itu kata Bupati Djobo,pemerintah daerah akan memanfaatkan peluang tersebut untuk menyampaikan  kebutuhan -kebutuhan  dan pergumulan daerah kepada Ketua DPD RI dan rombongan untuk diperjuangkan dalam rapat-rapat  DPD .
Antara lain,  perjuangan Pulau Pantar menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) atau kabupaten sendiri. Dan rombongan DPD juga akan melihat langsung infrastruktur jalan dan jembatan,  air bersih dan perumahan.
“Ketua DPD RI dan rombongan akan melihat beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), yaitu perikanan, infrastruktur perumahan di dana bencana Seroja yang diberikan pemerintah pusat senilai Rp. 54 Milyar”, tandasnya. ***