Kalabahi, metroalor.com- Bupati Alor, Drs, Amon Djobo,M.AP instruksikan kepada Kesbangpol dan Pol PP segerah mencopot baliho- baliho Bakal calon( Bacaleg) DPR RI, DPR propinsi dan DPRD kabupaten yang dipasang sembarang, bukan pada tempatnya.
Demikian disampaikan Djobo dalam arahannya pada Apel kesadaran korpri yang dipadukan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera kepada masyarakat di halaman kantor bupati pada Senin,17/7/23.
Karena. Menurutnya, belum saatnya baliho-baliho tersebut di pasang .
“Segerah turunkan baliho-baliho itu, karena belum saat untuk di pasang di pinggir jalan atau rumah-rumah penduduk. Mau apa juga!.Itu yang paling banyak ada di kecamatan Alor Timur Laut(ATL) dan kecamatan lembur”, sebut Djobo.
Jika Sudah waktunya baru Dipasang .Informasikan kepada semua masyarakat yang pasang baliho didepan rumahnya segerah cabut. Memilih pemimpin atau anggota dewan mulai DPR RI hingga kabupaten yang bisa memahami kebutuhan dan tau akan kebutuhan daerah ini. Jangan kita di bodohi dengan uang 50 ribu atau 100 ribu setelah duduk langsung sulit dihubungi, ujarnya.
Bupati dua periode itu minta pada instansi terkait agar turun lapangan untuk pantau kondisi lapangan, Intelejen harus jalan, jangan hanya duduk dikantor saja. Segerah turunkan baliho-baliho tersebut karena belum waktunya,titik!. Kecuali mereka pasang di kantor sekretariat partai, tandasnya.
Dikatakannya, karena ini sudah masuk pada tahun politik atau pesta demokrasi, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan kepala daerah maka, kepada semua ASN jaga netralitasnya, jangan terlibat dalam politik praktis.
“Kita sebagai ASN atau anggota keluarga TNI dan Polri punya hak juga untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang, tapi jangan ikut terlibat dalam politik praktis seperti, kampanye atau bagi-bagi stiker atau tanam baliho untuk kandidat tertentu”, tandasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Kasat Pol PP , Zainal Nampira dan Kepala badan Kesbangpol, Mesak Blegur yang ditemui media mengatakan, akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPUD untuk turun lapangan bersama untuk tindak lanjut seperti yang di Instruksikan Bupati .
” Kebetulan satu -dua hari ini , para camat dan kepala desa masih rapat pamong praja sehingga setelah acara ini, kami akan berkordinasi dengan pimpinan wilayah untuk ditindak lanjuti”, tandas Zainal. ***
