Kalabahi, metroalor.com- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Fredy Lahal, S.H., melalui Sekretaris Disdik Alor, Anton Makoni, ketika ditemui di ruangannya pada 22/8/23, membenarkan ada beberapa gedung sekolah yang telah disegel ,karena upah tukang dan material yang belum dibayar oleh pihak perusahan .
Dikatakannya, dinas pendidikan Alor, telah menerima laporan atau pengeluhan dari beberapa kepala sekolah atas kasus penyegelan sekolah. ini bukan masalah baru. Karena banyaknya laporan sehingga kami tidak bisa investigasi langsung di setiap sekolah.
Menurut Anton, Ia dan beberapa subkon telah menemui Pejabat Pembuat komitmen(PPK ) di kantor Balai Kementrian PUPR Kupang untuk pertanyakan kejelasannya tentang pembayaran kepada subkon dan upah tukang dan material. Karena sekolah tersebut sudah dikerjakan tuntas dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun subkon dan upah tukan dan material belum dibayar sampai saat ini.
Selain PPK, lanjut Anton, telah bertemu juga direktur Araya Flobamora perkasa (AFP)dan mitranya, namun terkesan saling lempar tanggung jawab.Yang kami pertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab untuk membayar kepada subkon dan pembayaran untuk upah tukang dan material lokal warga.
Menurut informasi yang beredar Diduga PT.AFP dipakai mitranya Gusti Pisdon untuk sejumlah proyek sekolah di Alor. tapi belum diketahui secara pasti . Pasalnya, direktur PT AFP kini dalam kasus lain, dan sementara ditahan Polisi. Masalah ini diperparah lagi dengan PPK di ganti, jelas Anton
“Om, ini persoalan hanya satu saja, pihak perusahaan belum bayar upah tukang dan material. Sehingga menimbulkan gejolak di setiap sekolah. Kalau sudah berurusan dengan perut,tidak ada yang bisa kendalikan”, ujarnya.
Terkait beberapa sekolah yang disegel oleh warga, kami tidak bisa bendung dan cegat secara langsung, karena ada hak-hak orang yang belum dilunasi. kami pihak Disdik cuma menerima pengeluahan saja. Dan mengarahkan kepsek dan Subkon kumpul data untuk diteruskan ke Balai Kementrian PUPR.
Selain itu ,kami juga arahkan agar proses belajar mengajar tetap jalan, karena menyangkut masa depan anak siswa, kata Anton
Menurutnya,Jika awal proyek berjalan ada komunikasi dan koordinasi antara kontraktor dengan Dinas, pasti kami juga turun pantau ke lokasi proyek sekolah. Namun tidak kordinasi maka kami takut turun ke lokasi proyek.
Untuk diketahui 26 paket proyek sekolah dari dana APBN sebesar Rp. 45.515.068.000, dengan rincian paket pekerjaan reguler 12 unit Sekolah Dasar (SD) yang dikerjakan PT. Tri Kraya Maradda, dengan dana senila Rp. 21.970.668.000., sedangkan PT.Araya Flobamora Perkasa (AFP) mengerjakan 13 unit SD dan satu unit SMP N. Hopter dari Paket pekerjaan Pasca Bencana Seroja senilai Rp.23.544.400.000., dalam masa kerja 210 hari kalender, dalam proses pekerjaan ada yang tuntas 100 persen dan ada juga tidak tuntas . (Wanka).
