KALABAHI, metroalor.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Desa Kabupaten Alor menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa( PMD) Inspektorat Daerah (Irda) kantor DPRD Alor dan Kantor Bupati , soal dugaan praktik mafia dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Aksi dari gabungan aliansi PMKRI Cabang Alor, IKMATAR, IKMAWEL, LMND Alor, dan Kemilau Alor itu melakukan orasi atas terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi berjamaah yang melibatkan pejabat strategis yaitu , Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Inspektorat Daerah, serta Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Alor.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan bahwa dari total 158 desa di Kabupaten Alor, dana desa yang terserap setiap tahun bisa mencapai Rp158 miliar. Namun ironisnya, banyak desa justru tidak mampu memanfaatkan anggaran tersebut secara maksimal, sehingga masuk ke dalam kategori Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), yang kemudian berujung pada pemotongan dana oleh pemerintah pusat.
Aliansi menyoroti bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari dugaan kuat adanya praktik mafia anggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat daerah. Salah satu modus yang diungkap adalah penunjukan satu kontraktor tunggal untuk mengerjakan semua proyek desa, yang diduga mendapat perlindungan dari Kadis PMD dan Pendamping Desa Alor.
“Desa yang tidak mau mengikuti perintah untuk menyerahkan proyek kepada kontraktor yang ditunjuk akan dipersulit dalam proses pencairan dana. Akibatnya, desa-desa mengalami stagnasi pembangunan karena pengelolaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar koordinator aksi.
Yang lebih mengejutkan, Aliansi juga mengungkapkan bahwa Koordinator Pendamping Desa berinisial MM, yang sebelumnya telah diberhentikan oleh Kementerian Desa karena terlibat politik praktis dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi, kembali diangkat secara sepihak oleh Kepala Dinas PMD. Pengangkatan kembali MM ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap aturan dan indikasi adanya kolusi dalam struktur pengelolaan Dana Desa.
Oleh sebab itu Mereka Menuntut dan Mendesak DPRD Komisi I untuk segera merekomendasikan pemberhentian Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor, Imanuel Djobo.
Dua, Menuntut Bupati Alor segera mencopot Imanuel Djobo dari jabatannya sebagai Kadis PMD dan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.
Tiga , Meminta Bupati menghadirkan kontraktor tunggal yang selama ini ditunjuk dalam proyek Dana Desa, untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Dan yang terakhir, Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kepala desa se-Kabupaten Alor, guna mengembalikan integritas pemerintahan desa dan membongkar dugaan praktik mafia dana desa.
Aliansi berjanji jika tuntutan ini tidak diindahkan, mereka akan terus menggalang kekuatan massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan serta membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi, termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(tim)
