PPK, Terkait UPL/UKL Pasar, Kontraknya Sebatas Laporan Saja.

Kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan , kabupaten Alor (bappelitbang),mantan kepala dinas lingkungan hidup, Obet Bolang, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Selasa 2/11/21,
mengaku lupa dengan dokumen UPL/UKL yang pernah dibahas pada tahun 2018 lalu. Apakah untuk pasar kadelang yang dibangun saat ini atau pasar yang sudah dibongkar . ” Saya akan cek kembali dokemennya karena sudah tiga tahun yang lalu ” ujar Obet.
Dia mengaku, dimasanya baru pembahasan UPL/UKL dengan tim, sementara rekomendasi dan ijinnya belum ada hingga dimutasi ke bappelitbang. Dijelaskanya, setelah dibahas dengan tim, konsultan harus perbaiki sesuai saran dan pikiran dari tim kemudian dikembalikan ke dinas untuk dibuat surat rekomendasi ke bupati untuk mendapatkan ijin lingkungan ,tuturnya.
Namun menurut mantan sekretaris bappelitbang itu bahwa, sebuah rekomendasi dokumen UPL/UKL untuk mendapatkan ijin lingkungan dari bupati untuk pembangunan sebuah gedung atau pasar bisa di urus saat proses pembangunan berjalan. ” Tidak ada masalah, dokumen itu bisa diurus saat pasar sementara dibangun” tandas Obeth.
Dijelaskannya AMDAL ada tiga tipe yakni skala besar ,sedang dan kecil. Untuk menguji Sebuah skala maka didahulukan dengan surfei lokasi .dari survei akan dipetakan apakah masuk dalam skala besar, sedang atau kecil.
Misalnya, kalau bagun bandara udara,runwey atau pelabuhan masuk dalam skala besar yakni AMDAL dan pembahasannya ditingkat propinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing ,jelas Obeth.
Pembahasan dokumen dokumen UPL/UKL harus disertai dengan gambar. Kalau pasar kadelang yang mau dibangun maka yang dibahas berkaitan dengan gambar perencanaannya yang baru. ” ” “Bukan kaji yang lama. Buat apa mau kaji yang lama?.UPL/UKL dibuat untuk kepentingan kedepan bukan yang sudah dibongkar”, kata Obeth.

Sementara itu, Pejabat pembuat komitmen (PPK), Jerri Makena, untuk proyek dokumen UPL/UPK, pasar lipa dan pasar kadelang kepada media ini pada sabtu 6/11/21mengatakan, kontrak kerja antara pemerintah dan pihak ketiga cuma sebatas laporan dari konsultan perorangan saja. Sedangkan hasil dokumennya bukan tanggungjawab PPK lagi.
Menurut Makena, kontrak itu cuma sebatas kontrak laporan dari konsultan perorangan, bukan untuk dokemen UPL/UKLnya.
“Jadi sampai saat ini dokemen untuk pasar yang dilansir media belum di kembalikan pada pemerintah bukan tanggungjawab dari PPK”,tandas Makena.
Ketika disinggung apakah fisik dokemen belum ada namun pihak ketiga bisa kembalikan dana tersebut, kepala bidang cipta karya, pemukiman dan tata ruang pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten Alor itu mengatakan, tidak tau.
Sebelumnya kepala dinas( kadis) perdangan Alor , Aloysius Wakano kepada media ini di ruang kerjanya pada jumad 29/10/21 membenarkan bahwa, hasil revisi dokumen UPL/ UKL pasaryang pernah dibahas pada tahun 2018, belum di serahkan pihak ketiga kepada pemerintah.
Namun biaya untuk pembuatan dokumen yang besarnya 60 juta untuk dua pasar sudah lunas dibayar kepada pihak ketiga .
Menurut Wakano, dokumen kontrak kerja antara pemerintah dan pihak konsultan baru di serahkan oleh mantan kepala dinas perdagangan , Muaz Kamis pada tanggal 3 Oktober lalu.
” Kami juga heran pekerjaan di tahun anggaran 2017 tapi surat perintah kerja(SPK) baru kami terima dua minggu lalu pasca saya dilantik menjadi kadis. Itupun berbagai upaya kami lakukan kepada pihak ketiga melalui telepon baru kontrak ini diserahkan” ujar Wakano .
Kontrak(SPK) yang kami terima dari mantan kadis, lanjut Wakano, cuma foto kopinya, sementara aslinya tidak diserahkan . Padahal, proyek pembuatan dokumen UPL/UKL tersebut telah dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2017, tandas Wakano.
Copian kontrak yang kami terima tersebut, belum di cap oleh dinas. Sehingga kami tidak berani untuk membubuhi cap dinas, kalau belum ada kontrak aslinya.***