Soal Proyek Dinas Pendidikan Pasca Kadis Ditahan

Kalabahi metroalor.com,Sarana dinas pendidikan antara lain, pembangunan ruang kelas, perpustakaan dan  unit kesehatan sekolah(UKS)  pada tahun anggaran 2021yang masih dalam tahap pekerjaan  akan di lakukan pembayarannya pada tahun anggaran 2022,setelah surat keputusan tentang penujukan pejabat pembuat komitmen(PPK) keluar.
Sedangkan yang sudah di lakukan penyerahan pekerjaan (PHO) secara administrasi bisa di tandatangani oleh pelaksana tugas(PLT) kepala dinas(Kadis) pendidikan.
Demikian di katakan bupati Alor, Drs, Amon Djobo kepada media pada Selasa 11/1/22, dikantor bupati Alor .Menurutnya, ada beberapa proyek dinas pendidikan yang sudah di PHO pasca ditahan kadis Albert Ouwpoly namun belum ditandatangani berita acaranya, sehingga bisa di tandatangani oleh Plt kadis untuk dilakukan pembayaran.
“Menyangkut hal ini Kami sudah konsultasi dengan badan pemeriksa keuangan(BPK)RI , Jadi bisa ditandatangani oleh Plt, walapun tidak ditandatangani oleh PPK lama, karena itu sudah kewenangan dari kuasa pengguna anggaran” sebut bupati Djobo.
Selanjutnya kata Bupati dua priode ini bahwa, Proyek-proyek yang belum di PHO pasca PPK ditahan, pembayarannya  akan digiring pada tahun anggaran 2022. Karena  kebetulan masa tugas  PPK lama pak
Khairul Umam sudah berakir pada Desember 2021 maka menunggu sampai pengangkatan PPK baru untuk melanjutkan monitoring pekerjaan sampai pada PHO baru dilakukan pembayaran.
” Tentu PPK yang baru akan turun lapangan dengan membuat semua berita acara tentang masing- masing proyek yang sementara di kerjakan to” tandas Bupati Djobo.
Selain itu, kata Bupati Djobo, masih ada  beberapa proyek yang di kelolah organisasi perangkat daerah (OPD) lain, masih dalam proses pekerjaan dan akan dibayar pada APBD tahun anggaran 2022  masuk dalam Sisa lebih pembiayaan anggaran(Silpa).” Tentunya dengan penambahan waktu berarti akan dikenakan biaya denda keterlambatan” terang bupati Djobo.
Proyek- proyek tersebut antara lain, Ruas jalan Mataru, dari dinas pekerjaan umum , puskesmas Mebung dari dinas kesehatan, gedung DPRD dari bahagian umum Setda Alor.
Sedangkan paket pekerjaan lingkar pura yang sudah PHK kan kontraktornya dan gedung DPRD tahap kedua, akan ditenderkan kembali pada tahun ini. ” Targetnya tahun ini 2022 gedung DPRD akan rampung” , tandasnya.
Sementara PPK pembangunan gedung DPRD Alor, Debrina Lelang,SE secara terpisah pada metroalor.com mengatakan, progres fisiknya sudah mencapai 87% sementara keuangan 85% sisa 15% , masuk Silpa 2022. Sementara ini Masi edendum waktu untuk lanjutan pekerjaan  hingga selesai.”dengan penambahan waktu tentu sudah dikenakan denda keterlambatan   pekerjaan” terang Debirina.
Sementara kuasa direktur dari pekerjaan pembangunan Puskesmas mebung, Jhon Woda yang ditemui di rumahnya pada 10/1/22 mengatakan, progres fisik per Desember 2021 sudah mencapai 87%, keuangan 85%, sisahnya masuk Silpa tahun anggaran 2022. ” Ya sekitar Minggu ketiga Januari 2022 pekerjaan sudah rampung,” ujar Jhon .***