SUMBA TIMUR, metroalor.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan literasi keuangan bagi masyarakat di wilayah perdesaan melalui kegiatan Edukasi, Pendampingan, dan Kunjungan Lapangan Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) yang dilaksanakan di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Jumat (20/06/25).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program multi-tahun Desa EKI yang dimulai sejak tahun 2024, dan kini memasuki tahap kedua. Selain itu, kegiatan teraebut merupakan kolaborasi OJK dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), ILO, PT ASTIL Sumba Timur, dan PT Koltiva.
Kepala OJK Provinsi NTT, Japarmen Manalu, menyampaikan bahwa Program Desa EKI merupakan wujud nyata keberpihakan OJK terhadap pembangunan desa sebagai bagian integral dari strategi inklusi keuangan nasional.
“Program ini sejalan dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), sekaligus mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya poin ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” ujar Japarmen.
Data SNLIK 2025 Tunjukkan Tantangan di Perdesaan
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Namun di Provinsi NTT, data SNLIK 2022 mencatat literasi keuangan baru mencapai 51,95 persen, walaupun indeks inklusinya lebih tinggi yaitu 85,97 persen. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman dan pengambilan keputusan keuangan, khususnya di daerah perdesaan.
Lebih lanjut, SNLIK 2025 juga menunjukkan bahwa:
Literasi masyarakat perdesaan: 59,60 persen, Inklusi masyarakat perdesaan: 75,70 persen
Kelompok petani, peternak, nelayan, pekebun – yang merupakan mayoritas profesi di desa – mencatat literasi hanya 58,87 persen dan inklusi 69,40 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok profesi lainnya.
Desa Kaliuda Jadi Pilot Project Pertama di NTT
Desa Kaliuda dipilih sebagai pilot project pertama Desa EKI di NTT karena memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, dukungan pemerintah daerah yang solid, serta keterlibatan komunitas yang aktif. Pelaksanaan Desa EKI mengacu pada tiga tahapan berkelanjutan, yaitu:pra-Inkubasi: pemetaan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat;Inkubasi: edukasi literasi keuangan dan pendampingan langsung;
Pasca-Inkubasi: pemanfaatan aktif dan pembentukan ekosistem keuangan desa yang tangguh.
Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh akses ke produk keuangan formal seperti tabungan dan pembiayaan, tetapi juga dibekali keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan secara mandiri. Sektor unggulan desa, seperti budidaya rumput laut, turut menjadi bagian dari model kolaborasi inklusif antara masyarakat, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha daerah.
Pemetaan dan Arah Program Tahun Kedua Berdasarkan pemetaan awal yang dilakukan OJK terhadap 200 responden di Desa Kaliuda pada tahun 2024, ditemukan bahwa:
94 orang memiliki BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan (142 produk),
57 orang mengakses produk perbankan (74 produk),
Dan sebagian masyarakat telah mengenal produk asuransi, pergadaian, fintech, serta lembaga keuangan mikro.
Tahun 2025, program difokuskan pada pendalaman pemanfaatan layanan keuangan, antara lain:
Edukasi perencanaan keuangan keluarga,Pemanfaatan agen bank di desa,Asuransi mikro, jaminan kecelakaan kerja, dan pensiun sukarela,Serta akses pembiayaan mikro seperti Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT.
“Desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan sejahtera,” pungkas Japarmen.
Melalui kolaborasi antara OJK, TPAKD, ILO, PT ASTIL, PT Koltiva, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Program Desa EKI diharapkan menjadi titik awal terciptanya keuangan inklusif yang berkelanjutan di perdesaan. ***
